Anggota Dewan Geram, DPPKAD Alihkan Anggaran Ke Program Prioritas

Kota Cirebon (89,2 CR) - Nasib ratusan tenaga guru honorer swasta di Kota Cirebon yang terancam tidak mendapat insentif pada tahun 2017 membuat geram wakil wakil rakyat di gedung DPRD Kota Cirebon. Anggota dewan akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan persoalan tersebut dalam waktu dekat ini. 

Anggota komisi C DPRD Kota Cirebon, Jafarudin mengaku kaget melihat anggaran untuk pembiayaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dicoret. Apalagi, setelah status pengelolaan pendidikan SMA/SMK itu ditarik oleh provinsi, pihak Pemprov hanya menganggarkan tenaga honorer guru negeri saja.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan, kita tahu bersama kalau upah guru honorer itu tidak seberapa. Tapi sekarang malah tidak dianggarkan juga. Ini bagaimana peran dan tanggungjawab pemerintah daerah?,” tuturnya, Senin (21/11/2016). 

Menurut politisi partai Hanura tersebut masalah ini jangan sampai membuat nasib tenaga guru honorer swasta tidak mendapat upah dari mengajar. Bagaimanapun, guru swasta adalah guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Cirebon.

Sementara itu dikatakan Iing Daiman sebagai sekretaris DPPKAD Kota Cirebon, Sebelumnya Pemerintah Kota Cirebon telah menganggarkan sekitar 17 sampai 20 Miliar untuk pemberian honor kepada guru honorer SMA/SMK swasta di Kota Cirebon sebagai insentif setiap bulan. Namun adanya wacana peralihan ke provinsi Jawa Barat maka anggaran akan di pindahkan ke program prioritas SKPD. 

" Karena ada wacana tersebut maka anggaran langsung dialihkan ke kegiatan lain, terutama yang pioritas di tahun 2017 mendatang, " katanya. 

Sejumlah kegiatan yang akan menggunakan anggaran tersebut diantaranya untuk dana cadangan pemilihan kepala daerah, gedung sekda dan event festival Keraton Nasional yang dilaksanakan di Cirebon pada tahun 2017 mendatang.