Betonisasi Tidak Maksimal, Kontraktor Terancam Tidak Dibayar

Kota Cirebon (89,2 CR) - DPRD Kota Cirebon dari komisi B akhirnya mempertemukan antara konsultan, kontraktor dan Dinas PUESDEM pada siang tadi, Selasa (29/11/2016). Konsultan, kontraktor dan Dinas PUESDM sepakat akan memaksimalkan pengerjaan perbaikan inftrastruktur sesuai dengan batas waktu yang telah di sepakati, jika tidak tercapai maka sepakat pengerjaan tidak di bayar. 

Pertemuan yang berlangsung tegang itu, konsultan dari 3 dapil mengeluhkan pengerjaan betonisasi yang terkesan asal - asalan, terutama pada pemasangan besi beton yang harusnya dua lapis namun hanya satu lapis dan besi yang digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Bukan hanya itu sulitnya komunikasi konsultan dengan kontraktor saat berada di lapangan.

Ketua Komisi B Watid Syahriar meminta kontraktor bertanggung jawab atas penggarapan betonisasi yang terkesan asal - asalan tersebut, apalagi pengerjaan dari inftrastuktur dari DAK 96 Miliar di masing - masing dapil hanya baru 4 persen, sedangkan waktu pengerjaan sampai dengan akhir Desember mendatang. 

" Ini bisa tercapai atau tidak kalau pengerjaannya seperti ini. Kami di dewan punya fungsi pengawasan maka kami berhak mengawasi pengerjaan proyek tersebut, tapi kalau pengerjaan seperti ini kami pesimis bisa dilaksanakan tempat waktu, " keluhnya dalam pertemuan tersebut. 

Budi Raharjo sebagai Kepala Dinas PUESDEM meminta agar dewan dan ekskutif serta masyarakat bersama - sama mengawasi pengerjaan mega proyek akhir tahun ini. 

" Nanti kami minggu depan dipanggil lagi kalau ternyata pengerjaan belum maksimal," ungkapnya. 

Sementara itu Wali Kota Cirebon Drs Nasrudin Azis sepakat jika pengerjaan perbaikan infrastuktur yang asal - asalan oleh kontraktor tidak di bayar, namun Azis meminta agar semua pihak mendukung pengerjaan proyek ini bisa tepat waktu, bukan mematahkan semangat apalagi pesimis. 

" Kalau tidak di bayar saya setuju, tapi jangan sampai kami mengerjakan ini di patahkan semangatnya, " pungkasnya.