Masih Ada Kekurangan, Dicky Minta OPD Kabupaten Cirebon Turun Tangani PMKS

Kab Cirebon (89,2 CR) - Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tengah menyusun rancangan terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayahnya. Fokus penanganan kali ini masih pada penyandang disabilitas dan lansia yang saat ini tengah ditangani oleh petugas sosial pada sejumlah panti.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Dicky Saromi menerangkan, sejauh ini pelayanan panti disabilitas dan panti jompo sudah cukup mandiri dan baik. Namun ada beberapa kekurangan yang harus lebih diperhatikan pemerintah dalam membantu yayasan sosial. Meski penyandang PMKS sudah memiliki panti, tapi tetap membutuhkan penanganan profesional dan cermat.

 "Masalah ini memang tidak hanya oleh dinas sosial saja tetapi juga harus ada kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas tenaga Kerja dan dinas-dinas lainnya," kata Pj Bupati usai mengunjungi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Kasih Ibu di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun , Kabupaten Cirebon, Kamis (14/2/19). 

Pihaknya mencontohkan, spesifikasi kedepan yang mesti dilakukan yakni seperti tuna wicara dengan tuna rungu yang sebaiknya juga dipisahkan agar tertib dalam penanganannya. Menurutnya, pemisahan agar tidak terlalu dekat sehingga menjadi masukan yang baik agar bagaimana kelanjutan panti ke depan, yang diisi orang-orang berkompeten dengan menjadi pekerja sosial atau menjadi gurunya. 

"Jadi penanganan ini mesti lebih diperhatikan agar kedepannya bisa fokus dalam pembinaan. Selain itu, keseriusan pemerintah ini menjadi landasan utama dalam berbagai penambangan PMKS di Kabupaten Cirebon," ucapnya. 

Selain itu, kata Dicky, termasuk masalah sarana dan prasarana lain agar bagi mereka yang membutuhkan untuk adanya balai pelatihan perlu lebih diperhatikan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon, Maryono menyebutkan, pihaknya terus melakukan perbaikan dalam proses penambahan perihal PMKS. Meski dalam penanganannya berkelanjutan tinggal menyesuaikan perihal waktu. Jenis PMKS, kata dia, ada sebanyak 26 macam yang diantaranya disabilitas sekitar 1800 orang. 

"Tahun ini penyelesaian program masih menyeluruh dan tidak pemililahan namun secara merata. Jadi yang paling penting bagaimana mereka bisa hidup secara normal atau secara wajar dalam lingkungannya," ungkapnya. [Wlk]