Hak Guru Honorer Terancam, Elemen Masyarakat Kritik Pemerintah Kota

Kota Cirebon (89,2 CR) - Hilangnya hak guru honorer SMA swasta di Kota Cirebon akibat kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat mengambil alih seluruh SMA/SMK berdampak pada tingkat kesejahteraan guru honorer  semakin terpuruk. Sementara pemerintah kota Cirebon tidak bisa berbuat banyak dengan kebijakan ini, bahkan terkesan cuci tangan. Keprihatinan ini mendapat tanggapan dari tokoh generasi muda Cirebon salah satunya Dedi Kampleng Setiawan. 

Menurutnya pemkot Cirebon dianggap tidak bertanggung jawab atas hilangnya tunjangan guru honorer sebesar 300 ribu perbulan pada tahun 2017. padahal uang tersebut nilainya sangat kecil bagi guru honorer, sementara mereka berusaha mendidik generasi muda untuk berprestasi membagakan Kota Cirebon. 

" Guru honorer itu sangat penting bagi kota Cirebon, harusnya pemerintah mengusahakan jangan malah diam saja kemudian di serahkan kepada provinsi, sedangkan provinsi tidak memberikan tunjangan, apa kerja pemkot Cirebon kalau gitu? " tegas Dedi Kampleng kepada CR siang tadi, Kamis (24/11/2016). 

Dedi menganggap Pemkot terkesan cuci tangan dalam persoalan tersebut, padahal Pemkot bisa mencari solusi hanya dengan berkomunikasi dengan pemerintah Jabar tunjangan guru honorer di masukan dalam APBD tahun 2017.

" Semua bisa dikomunikasikan dengan baik, minta kepada provinsi agar dianggarkan untuk guru honorer, " ungkapnya. 

Bagi Dedi keberadaan guru honorer sangat penting di Kota Cirebon karena mereka telah mengabdi untuk mencerdaskan bangsa meskipun tidak mendapatkan kehidupan yang layak seperti guru - guru di sekolah negri. 

" Banyak jasa guru honorer ini, generasi muda Cirebon bisa berprestasi itu karena guru honorer, berikan mereka keadilan, berikan mereka kesejateraan, jangan hanya sekolah negri saja," pungkasnya.