Akhirnya Keputusan Wawali Diserahkan Gubernur Dan Kemendagri

Kota Cirebon (89,2 CR) - Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno sekaligus sebagai ketua panitia pemilihan Wakil Wali Kota Cirebon akan mengirimkan surat kepada Gubernur dan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) terkait Deadlock  pemilihan Wakil Wali Kota Cirebon. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai pengusung tidak memberikan sikap, apakah akan dilanjutkan apakah ada perubahan. 

" Sempat ketemu dengan Wali Kota Cirebon yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon bertanya mengenai wawali ya jawabannya masih sama seperti yang dulu. Ketemu dengan Toto Sunanto sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Cire

bon ya jawabannya sama, apalagi Partai PPP sedang dikaji mana yang resmi pemerintah atau tidak, ya sudah, berarti tidak ada keputusan, maka saya kirimkan surat, mempertanyakan, bagaimana jika seperti ini, " kata Edi, Senin (27/2/17).

Edi akan menyerahkan keputusan pemilihan Wakil Wali Kota Cirebon kepada Gubernur dan Kemendagri. Draf surat telah dibuat dan dalam waktu dekat surat akan segera dikirim. Isi surat itu mempertanyakan tindak lanjut perintah Gubernur dan Kemendagri terkait persoalan pemilihan Wakil Wali Kota Cirebon dengan deskripsi yang jelas. 

Edi masih belum mengetahui apakah akan kembali digelar pemilihan Wakil Wali Kota Cirebon apa akan ada penunjukan langsung. Pasalnya jabatan Wakil Wali Kota akan berakhir pada awal tahun 2018 karena akan ada pilkada serentak di Jawa Barat mendatang. 

" Kalau keputusannya masih belum tahu, mudah - mudah-mudahan keputusannya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk persoalan wawali ini, " pungkasnya. 

Seperti diketahui partai pengusung Wali Kota Cirebon yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar. Setiap partai berhak mencalonkan wakilnya untuk maju dalam pemilihan wawali nanti yang dipilih oleh legislatif.  Partai Demokrat mencalonkan ketua DPD Nasdem Kota Cirebon, Eti Herawati, Partai Golkar mencalonkan Toto Sunanto. 

Keputusan Partai Demokrat mencalonkan ketua DPD Nasdem Kota Cirebon, Eti Herawati di tolak oleh Partai Golkar. Mereka tidak setuju karena bukan kader partai Demokrat, selain itu Partai Nasdem bukan salah satu partai pengusung.