Proses Wawali Diserahkan Ke Kemendagri, Azis Pasrah

Kota Cirebon (89,2 CR) - Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis pasrah dengan keputusan dari panitia pemilihan (Panlih) yang menyerahkan proses pemilihan wakil Walikota kepada Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) melalui Gubernur Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikannya saat bertemu dengan Panlih dan partai pengusung Walikota Cirebon di gedung DPRD pada pagi tadi, Senin (6/3/17). 

" Sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon dan Walikota Cirebon, kalau memang keputusan yang terbaik Panlih harus diserahkan kembali ke Kemendagri saya pasrah, apapun itu semua untuk kebaikan bersama, " ungkap Walikota.

Walikota menerangkan, dirinya telah menyerahkan dua nama sesuai dengan keinginan Panlih, namun seiring berjalannya waktu partai Golkar tidak sepakat ketika DPC Partai Demokrat Kota Cirebon mencalonkan ketua DPD Nasdem yaitu Ety Herawati, bahkan diperjalannya muncul nama Basirun yang diusung oleh PPP Kota Cirebon. 

" Secara prosedur sudah saya sodorkan dua nama, DPD Golkar Kota Cirebon yaitu Toto Sunanto dan DPC Partai Demokrat Kota Cirebon Ety Herawati yang juga ketua DPD partai Nasdem Kota Cirebon, ternyata muncul nama Basirun, yang diusung DPC PPP, sedangkan PPP masih ada persoalan di tingkat pusat yang belum selesai. Kemudian panlih berikan waktu dua minggu, ternyata waktu tersebut tidak ada perubahan, setiap partai dengan pendiriannya, kemudian Panlih menyerahkan ke Kemendagri ya sudah, semoga pusat bisa memberikan keputusan yang terbaik, " jelasnya. 

Penolakan tersebut menurut Walikota tidak berdasar, karena sesuai dengan kesepakatan, partai pengusung bebas mencalonkan siapapun untuk bakal wakil Walikota, kemudian nanti bisa divoting oleh seluruh partai, dan nama yang menang bisa disodorkan ke panlih untuk dilakukan pemilihan wakil oleh DPRD Kota Cirebon. 

" Kalau alasan deadlock karena tidak sepakat dengan salah satu calon, jangan seperti itu, toh sudah diberikan haknya masing - masing, harusnya nama yang masuk tinggal dilakukan voting, apapun keputusannya harus menerima dan nanti dewan yang memprosesnya, " tegasnya. 

Walikota menepis isu yang beredar bahwa tidak membutuhkan wakil dalam menjalankan roda pemerintahan, mereka berasalan takut  popularitas menurun. Padahal isu tersebut tidak benar. Dirinya sangat ingin ada figur wakil karena sudah seharusnya setiap kepala daerah membutuhkan seorang wakil untuk membantu pekerjaan. 

" Kata siapa itu, semua kepala daerah butuh figur wakil Walikota, tujuannya untuk membantu pekerjaan dan menjalankan roda pemerintahan, " pungkasnya. 

Sementara itu ketua panlih Edi Suripno, draf surat untuk Kemendagri sudah disiapkan tinggal di kirimkan ke Gubernur Jawa Barat. Keputusan yang diambil Panlih merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan persoalan wakil Walikota Cirebon. 

" Draf sudah ada, tinggal kirim, nanti apapun keputusan dari Gubernur dan Kemendagri harus kembali digelar atau bagaimana kita tunggu saja nanti, " tuturnya.