Persoalan Sampah Di Kabupaten Cirebon Masih Belum Tuntas

Kab Cirebon (89,2 CR) - Rapat dengan akademika, Pemerintah Kabupaten Cirebon membahas persoalan-persoalan daerah seperti infrastruktur, sampah dan sosial ekonomi. Pemerintah mengharapkan peran dari akademisi dalam hal penanggulangan dan pengelolaan sampah. Sebab perguruan tinggi dinilai memiliki teknologi, teori dan keahlian di bidang tersebut.

Menurut Plt Bupati Cirebon, Selly Andriyani Gantina, kegiatan ini bagian dari pada progres dari upaya menyelesaikan persoalan sampah yang saat ini masuk kategori darurat.Dirinya berharap akademika bisa mencarikan solusi yang terbaik terkait persoalan di Kabupaten Cirebon salah satunya persoalan sampah yang tak kunjung selesai.

"Kami mengundang rekan-rekan dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten dan Kota Cirebon. Saya buka semua persoalan yang kami hadapi saat ini, kita ajak civitas akademika untuk sama-sama berbagi peran,” tuturnya, Selasa (24/3/18).

Pemkab Cirebon sendiri kini berstatus darurat sampah terhitung sejak ditandatanganinya surat pernyataan yang tengah dibuat DLH. Dan akan berlangsung hingga sekitar 6 bulan kedepan, alasannya persoalan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan segala sesuatu sampai benar-benar bisa difungsikan sampah regional.

"Saat ini masih kita upayakan agar di Palimanan Barat bisa dipakai. Selain itu TPA Gunungsantri juga kita akan buka komunikasi lagi. Mudah-mudahan bisa difungsikan kembali," ucap Selly.

Dirinya menambahkan jika TPA Gunungsantri dibuka kembali pihaknya akan mengganti pengelola. Sebab tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang seharusnya menggunakan sistem sanitary landfield malah menggunakan sistem open dumping.

"Perlu diakui kenapa Gunungsantri ditutup itu akibat kesalahan pemerintah. Yang tidak mempedulikan masyarakat sekitar, pengelolaanya juga salah. Maka kita akan ganti pengelolanya," tegasnya.