KLHK Dan Nasdem Sepakat Perangi Sampah Plastik

Kota Cirebon (89,2 CR) Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) serius mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik. Terkait persoalan ini, Nining Indra Saleh Ketua DPP Partai Nasdem menyatakan dukungannya dan dijadikan gerakan massal di seluruh provinsi guna mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa sampah merupakan ancaman kedua di dunia.

" Saya (Red:Nining Indra Saleh) saat terjun ke masyarakat selalu ikut mensosialisaikan program ini. Paling tidak dimulai dari gerakan yang sederhana, tidak bergantung kepada plastik, " kata Nining yang juga Caleg NasDem Dapil Jawa Barat VIII (Kota/Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu) Kamis (7/3/19).

Nining mengatakan, jumlah sampah paling besar berasal dari rumah tangga. Oleh karena itu, harus jadi kebiasaan masing-masing rumah tangga agar memilah sampah sebelum di buang. Ini menjadi salah satu gerakan yang dilakukannya, di lingkungan, maupun di daerah pemilihannya. Sampah itu kata Nining bisa menjadi emas bila benar-benar dikelola dengan baik. Ada nilai ekonomis dengan cara mendirikan bank sampah sederhana dari mulai RT, RW sampai kelurahan.

"Sampah juga bisa menjadi pendapatan lebih buat ibu-ibu. Tabungan rumah tangga mereka. Jika bank sampah ini berhasil bisa mengurangi pengangguran di daerah," imbuhnya.

Untuk mendukung program sampah ini, Nining bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan hidup Dan Kehutanan (KLHK) dengan memberikan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah di daerah. Ia menyerahkan kendaraan angkut sampah ke desa-desa agar pengelolaan sampah rumah tangga tertangani baik.

Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan semua pihak harus hati-hati soal plastik berbayar. Ada dua konsep yang dilakukan pemerintah, yaitu dikurangi dari sumbernya dan kedua ditangani supaya tidak tercecer di masyarakat dan di alam. Namun, beberapa daerah mengeluarkan kebijakan berbayar jika ingin menggunakan plastik di mini market.

"Padahal konsepnya adalah kami minta kita jangan bebankan lingkungan. Kalau manusia membebani lingkungan, ini studinya sudah ada dari tahun 1852. Ada keinginan manusia untuk kurangi beban kepada lingkungan karena mereka khawatir ini akan mengancam dia, keluarganya, dan lain-lain. Jadi ini konsepnya beda. Jadi kalau Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bilang aturan dari menteri, Siti tegaskan tidak ada soal plastik berbayar. itu harus segera dibahas dengan Aprindo,"tegasnya. 

Peneliti Utama Visi Teliti Saksama, Sita Wardhani menilai pelarangan sampah plastik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membatasi penggunaan plastik. Pelarangan tersebut menurutnya sebagai cara untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya membatasi penggunaan plastik dan bahaya sampah plastik bagi lingkungan.

"Jadi pelarangan untuk mendorong awarenes (kesadaran) bisa dilakukan," ucap Sita. 

Meski pelarangan bisa efektif untuk meningkatkan kesadaran, Sita mengingatkan bahwa ada langkah lanjutan yang harus dilakukan. Menurutnya, upaya yang perlu dilakukan selanjutnya oleh pemerintah adalah pengelolaan sampah.Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan pabrik recycling atau daur ulang. Menurutnya, dengan adanya pabrik recycling, maka itu berarti ada tempat-tempat yang jelas di mana masyarakat bisa ikut serta mendaur ulang sampah sendiri. 

Cara lain yang menurutnya boleh dicoba adalah pemerintah mengimbau restoran-restoran untuk mengurangi penggunaan plastik. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pusat kajian Visi Teliti Saksama, pada tahun 2014 terdapat secara total 204.872 orang pekerja dalam industri plastik keseluruhan. Dari data tersebut, lanjut Sita, hampir 48,87 persen di antaranya, yaitu sejumlah 100.124 orang pekerja ada dalam industri barang dari plastik untuk pengemasan. Hal ini menurut Sita menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menemukan solusi atas dampak pembatasan penggunaan plastik bagi buruh pabrik plastik. [Wlk]