DPPKB Kota Cirebon Gelar Sosialisasi Program Kependudukan
Kota Cirebon (89,2 CR) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Cirebon mengadakan Sosialisasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kota Cirebon, Rabu (18/9/19). Kegiatan ini diikuti oleh instansi dan penyuluh di Kampung KB se Kota Cirebon.
Dikatakan Sumardani Widyaiswara BKKBN Provinsi Jawa Barat, para petugas harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat di kampung KB bahwa KB bukan hanya alat kontrasepsi, namun pengendalian penduduk, program, perencanaan penduduk dan pengendalian keluarga.
"Kegiatan ini dilaksanakan agar para pendamping di Kampung KB bisa memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya ber KB," katanya kepada awak media.
"Kegiatan ini dilaksanakan agar para pendamping di Kampung KB bisa memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya ber KB," katanya kepada awak media.
Di tempat yang sama, Kepala DPPKB) Kota Cirebon, Deane Dewi Ratih, menjelaskan, kampung KB awalnya hanya lima, namun pada tahun ini bertambah tiga, sehingga menjadi delapan. Kedepan seluruh kelurahan di Kota Cirebon memiliki kampung KB, karena sangat bermanfaat dalam pengendalian penduduk khususnya bagi masyarakat yang belum memahami pentingnya ber KB.
"Sudah ada delapan di Tahun 2019, semoga seluruh kelurahan di Kota Cirebon sudah menjadi Kampung KB," tambah dia.
"Sudah ada delapan di Tahun 2019, semoga seluruh kelurahan di Kota Cirebon sudah menjadi Kampung KB," tambah dia.
Indikator wilayah menjadi Kampung KB di lihat dari Pasangan Usia Subur (PUS), tingkat perekonomian, pendidikan dan pemahaman dalam ber KB. Petugas penyuluh wajib memberikan edukasi kepada wilayah tersebut dan mencanangkan menjadi kampung KB.
"Ada indikator yang wajib terpenuhi, yang pasti mereka yang banyak PUS namun yang ikut KB masih sedikit," paparnya.
"Ada indikator yang wajib terpenuhi, yang pasti mereka yang banyak PUS namun yang ikut KB masih sedikit," paparnya.
Kepala balai diklat KB Jawa Barat Edi Purnomo menjelaskan, Kampung KB bermanfaat untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan mengetahui seberapa jauh peran pemerintah dalam menangani pengendalian penduduk di tingkat kelurahan dan desa.
Masih kata Edi, di Jawa Barat ada 2037 Kampung KB yang didirikan. Namun demikian dibutuhkan peran serta lintas sektor dalam menangani pengendalian penduduk. Karena lintas sektor ini sangat penting memberikan edukasi ke masyarakat pentingnya ber KB. [Wlk]
Tidak ada komentar
Posting Komentar