Selly Anggota DPR RI Reses Dengan Awak Media

Kab Cirebon (89,2 CR) - Reses Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII (kota/kabupaten Cirebon dan Indramayu) Selly Andriani Gantina, diisi dengan bertemu awak media cetak, on line dan elektronik, Senin (23/12/19). Selly ingin mendapat masukan dari insan pers mengenai persoalan dan solusi didapilnya. 

Awak media menanyakan persoalan banjir di Kabupaten Cirebon yang terjadi setiap musim hujan. Ada yang bertanya seputar tumpang tindih regulasi dan Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang tidak juga rampung. 

Dikatkan Selly, pemerintah pusat mendorong adanya normalisasi sungai dan drenase disepanjang Pantura agar air bisa mengalir dengan baik, namun hal tersebut merupakan rencana jangka panjang. Untuk jangka pendek Pemerintah daerah harus bisa mencari alternatif pencegahan bajir, dengan banyak berkordinasi dengan dinas terkait. 

"Akan coba saya dorong dilakukan normalisasi sungai dan drenase, namun pemerintah daerah tetap mencari solusi lain jangan lama menunggu akhirnya ada korban jiwa akibat banjir," ujarnya. 

Terkait tumpang tindih regulasi, Selly yang juga anggota Badan Legislasi akan merampingkan aturan dengan menyederhanakan sejumlah peraturan baik yang berasal dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sehingga kedepan pelayanan masyarakat akan lebih cepat dan tidak terganggu karena banyaknya peraturan. 

"Kami di Badan Legislasi mencoba merampingkan peraturan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Secepatnya nanti masyarakat akan merasakan hasilnya," tuturnya. 

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi salah satunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Selly berjanji akan segera menuntaskan RUU PKS yang sudah tertunda cukup lama. RUU PKS sangat penting karena didalamnya diatur untuk korban dan pelaku kekerasan seksual sehingga ada efek jera. 

"Mengenai RUU PKS ini harus dibahas lebih dalam, namun yang pasti jadi skala prioritas. Kami ingin korban kekerasan seksual bisa diatasi, kemudian pelaku tidak mengulangi dan ada pencegahan dari pemerintah," tandas dia. [Wlk]