Pemkot Cirebon Tetap Tampung Aspirasi Warga Soal Aset PT KAI

Kota Cirebon (89,2 CR) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon membuka komunikasi dengan PT. Kereta Api Indonesia, (Persero) DAOP III Cirebon terkait banyaknya deadlock atau tunggakan sewa lahan milik KAI oleh masyarakat di Kota Cirebon.

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati mengakui baru mengetahui jika seluruh aset milik DAOP III Cirebon di wilayahnya (Kota Cirebon) telah tersertifikasi. Pasalnya selama ini Pemkot Cirebon kerap mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai penggunaan aset. 

"Kami akan cari di mana persoalannya, karena masyarakat yang mengadu pun katanya aset milik Keraton sementara PT KAI mengaku asetnya sudah disertifikat," katanya usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama DAOP III Cirebon, Selasa (18/12/18). 

Dia menuturkan informasi terkait aset milik DAOP III Cirebon yang telah tersertifikasi harus disosialisasikan kepada masyarakat, namun Pemda tetap mengakomodir laporan dan aspirasi dari masyarakat.

"Keluhan yang datang ke kami, harga sewa lahan milik DAOP III Cirebon terlalu mahal, dan ini telah kami sampaikan," katanya. 

Masih kata Eti informasi dari DAOP III Cirebon tercatat 141 KK yang menempati aset di Tanda Barat yang mengalami deadlock pembayaran sejak 2011 lalu.

"Solusi dari permasalahan yang ada harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait agar ada solusi yang tepat," tuturnya.

Sementara itu, Vice President DAOP III Cirebon, Ida Hidayati mengungkapkan beberapa aspirasi dari masyarakat yang disampaikan lewat Pemda Kota Cirebon telah diterima dan akan ditindaklanjuti agar ada solusi yang tepat.

"Perlu diteliti lebih dalam apakah deadlock disebabkan harga atau ada hal lain yang menyebabkan penyewa tidak taat pada kontrak," ujarnya.

Ida menambahkan salah satu solusi untuk menanggulangi deadlock yaitu dengan cara sosialisasi kepada instansi terkait seperti Pemda Kota Cirebon dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pemberitahuan lisan dan tulisan telah dilayankan kepada penyewa yang deadlock dalam pembayaran sambil kita gali permasalahannya," tandasnya.[Wlk]