Pemkab Cirebon Berusaha Atasi BPJS Yang Non Aktif Oleh Pemerintah

Kab Cirebon (89,2 CR) - Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya mengatasi persoalan pasca pemerintah mengentikan pembiayaan 166.978 Penerima Bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) BPJS yang di cover oleh APBN. Solusi yang dilakukan dengan melakukan validasi data yang sudah ada. 

Menurut Plt Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon Iis Iskandar mengatakan, total PBI JK yang di cover oleh APBN sebanyak 1.200.150 jiwa, dengan rincian 653.423 PBI dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan 546.727 bukan BDT. Sedangkan pemerintah menonaktifkan 166.978 jiwa PBI JK yang di cover oleh APBN. 

"Kami tetap lakukan upaya mengenai persoalan ini. Bagaimana pun harus di cari solusi terbaiknya," katanya kepada awak media, Kamis (22/8/19). 

Langkah yang dilakukan dengan melakukan validasi yang dibagi menjadi tiga kategori PBI, yaitu Kategori yang ditanggung oleh APBN, kategori yang ditanggung oleh APBD dan katergori yang ditanggung sendiri atau mandiri. Validasi data ini dilakukan oleh seluruh pihak termasuk pemerintah desa, karena yang lebih mengetahui penerima PBI. 

"Tahap pertama kami pisahkan dulu, dengan cara ini akan diketahui langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon," lanjutnya. 

Pemerintah Kabupaten Cirebon akan tetap mengcover PBI non BDT namun dengan jumlah terbatas, kondisi ini mengingat anggaran APBD tidak bisa mengcover seluruh PBI yang di coret. Paling lambat akhir tahun 2019 data tersebut sudah masuk sehingga tahun 2020 sudah bisa diatasi. 

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Enny Suhaeni menambahkan, pemkab Cirebon hanya mencover 330.610 jiwa dari jumlah yang di coret. Pemkab hanya memiliki anggaran 95 Miliar untuk mencover PBI non BDT ini. [Wlk]