Pemkot Cirebon Cari Solusi Penghapusan BPJS Kesehatan Non PBI

Kota Cirebon (89,2 CR) - Pemerintah daerah (Pemda) Kota Cirebon putar otak mencari solusi terkait penonaktifan 10.591 peserta BPJS kesehatan dari sektor Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN non Basis Data Terpadu (BDT) di Kota Cirebon. 

Dikatakan Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Anwar Sanusi, S.Pd., M.Si, warga Kota Cirebon yang membutuhkan layanan kesehatan membutuhkan fasilitas ini, namun di sisi lain pemerintah harus mencari solusi agar layanan kesehatan mereka tetap tercover. 

"Harus ada pemikiran ekstra, agar saudara-saudara kita yang tidak mampu tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan,” tegas Anwar Sanusi diruang kerjanya, Selasa (6/8/19). 

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman, S.Ip., M.Si., menjelaskan, solusi yang ditawarkan dengan menawarkan kepesertaan mandiri, namun sebelumnya harus menjelaskan kepada masyarakat prihal persolan ini. 

"Namun dengan catatan, tidak perlu lagi menunggu waktu 14 hari untuk aktivasi," ungkap Iing.

Sehingga saat mereka membuat secara mandiri, saat itu juga bisa langsung aktif begitu membutuhkan layanan kesehatan. Alternatif lainnya yaitu dengan mencover dalam APBD. Tapi yang menjadi masalah, APBD sangat terbatas

Karena itu, lanjut Iing, mereka akan melakukan kontrol dan evaluasi di lapangan di masa transisi yang berlaku hingga 1 September mendatang.

Mereka juga akan membuka aduan melalui aplikasi Dipandusobat atau digital pemantauan dan pengaduan masalah sosial secara akurat. Melalui aplikasi tersebut Iing berharap ada masyarakat yang memberitahukan jika tetangga mereka sebenarnya sudah tidak layak untuk menerima layanan tersebut. [Wlk]