Brimob Detasemen C Siap Amankan Pilkada Di Wilayah III Cirebon

Kab Cirebon (89,2 CR) - Pilkada serentak terhitung tinggal beberapa bulan lagi, pasukan Brimob Datasemen C Polda Jabar dan TNI siap mengamankan wilayah Cirebon yang melaksanakan Pilkada serentak. Ratusan pasukan Brimob siap bertugas demi memberikan rasa aman, nyaman dan kondusif kepada masyarakat.

AKBP Widodo sebagai kepala Datasemen C Polda Jabar menerangkan, sekitar 508 anggota Brimob disiagakan selama Pilkada, dari mulai masa penetapan, kampanye, pemilihan sampai ke penghitungan suara. Antisipasi gangguan anarki dan huru hara, jajarannya sudah membentuk pasukan TRIPATRA.

Masih kata Widodo, TRIPATRA terdiri dari tiga komponen pasukan yaitu Sabhara, Brimob, dan TNI. Pasukan TRIPTARA ini guna untuk menanggulangi Kamtibmas atau tindakan yang memicu konflik selama Pilkada yang berujung anarki. Mereka sudah melalui proses pelatihan di seluruh wilayah Kabupaten maupun Kota Cirebon.

Terkait netralitas Polri dalam Pilkada, Widodo menjamin seluruh anggotanya tidak memihak calon atau partai mana pun. Jika terbukti maka masyarakat silahkan melaporkan ke Mako Brimob Datasemen C atau sampaikan kepada anggota yang bertugas.

"Kami kolaborasi dengan satuan kewilayahan Polres Kota maupun satuan teritorial TNI. Jadi tiga komponen sudah dilatih dan sudah disemua Kota dan Kabupaten kita lasanakan Sistem Pengamanan  (Simpam) Kota, ketika akan terjadi gangguan Kamtimnas yangg berintensitas tinggi. Prisip personel Brimob dengan segala potensinya dan dengan segala peralatan perlengkapan kami akan semaksimal mungkin untuk mengamankan Pilkada serentak 2018,'' tutur widodo selaku AKBP Datasemen C.

Pilkada adalah pesta demokrasi, untuk mencari calon pemimpin yang jujur dan adil agar bisa memajukan daerah di Kota dan Kabupaten Cirebon. untuk itu Widodo menghimbau kepada masyarakat agar tidak berbuat anarki selagi terselenggaranya Pikada 2018.

“Yang nanti akan memimpin rakyatnya untuk mencapai kemajuan di daerahnya. Jangan ada tindakan yang mengarah pelanggaran pidana maupun pelanggaran Pilkada sekalipun. Mari sukseskan Pilkada serentak di 2018 ini dengan sebaik-baiknya.” Ujar AKBP Widodo dalam wawancaranya, Jumat (9/3/18).

Antisipasi hoax berkaitan pemberitaan yang mengarah ancaman terhadap ulama dan tokoh agama. Ada 46 kasus yang disebarkan, namun hanya tiga yang memang terbukti, selebihnya hanya hoax. Widodo menghimbau lagi, kepada masyarakat terkait dengan Pilkada harus bijak menggunakan sosial media.

“Jangan menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Jangan sampe masyarakat kita menjadi tersangka karena berita bohong di Pilkada. Tempat penyebaran hoax itu di Majalengka, Yogyakarta, dan Garut. Ada satuan Pengawasan khusus hoax yaitu satuan Cyber Crime,” ujarnya.